Subscribe to our Rss Feed

Agnes Monica Ditunjuk Jadi Duta Nasional HKI



Filed under : Uncategorized

[JAKARTA] Wakil Presiden Boediono memberikan penghargaan nasional Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada 14 tokoh maupun perusahaan yang dinilai telah memberikan kontribusi kemajuan terhadap perkembangan sistem HKI di Indonesia.

Ke-14 itu adalah Prof.Dr.Sidik untuk kategori Tokoh Visioner, Ir.Oskar Riandi (Inventor Visioner), Tim Gatot Kaca (Generasi Muda Inventor), IPB (Perguruan Tinggi Negeri), Ebiet G.Ade(Pencipta Lagu), Agnes Monica (IP Multi-Talent), Hendy Setiono (Pengusaha Muda Inovatif), Irwan Hidayat (Pengusaha Inovatif), Sosrodjojo (Pengusaha Inovatif), PT.Indomarco Pristama (Perusahaan), PT.Phapros (Perusahaan), Jaya Suprana (Pemilik HKI Sukses), Dr.Ary Ginanjar Agustian (Pemilik HKI Sukses), Andrea Hirata(Novelis Motivator), serta Film “The Raid” (Hak Cipta Ekonomi Kreatif).

Adapun, Agnes Monica dikatakan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin terpilih menjadi duta nasional HKI 2012 karena dinilai telah memenuhi syarat yang ditentukan. Menurutnya, dalam usia yang tergolong masih muda, Agnes telah berhasil  menghasilkan karya intelektualnya.

Sementara, dalam sambutannya pada perayaan Hari HKI  Sedunia dengan tema “Menjadi Inovator Kelas Dunia” Boediono mengatakan, para penerima penghargaan itu juga bisa disebut sebagai “manusia langkah” di Tanah Air ini. Pasalnya, Indonesia merupakan anggota penuh dari G-20 yang notabene memiliki perekonomian penting, namun dalam hal paten Indonesia harus berada di posisi terakhir.

“Hanya 15 paten yang didaftarkan pada 2010. Sedangkan Tiongkok sudah 84.679 paten,” ujarnya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (8/5).

Sehingga, Boediono mengakui peran inovasi di Indonesia belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Adapun, perlindungan HKI telah menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi berbasis industri kreatif.

Dalam acara ini selain memberikan penghargaan, Boediono juga menyaksikan penandatanganan tiga nota kesepahaman (MoU) antara  Menteri Hukum dan HAM dengan Menteri Perindustrian, Menteri Hukum dan HAM dengan Menteri Koperasi dan UKM, serta Menteri Hukum dan HAM dan Menpora. [O-2]

Leave a reply